ADD THN. 2016 NEGERI ADMINISTRATIF TARUY KEC. TUTUK TOLU KAB. SERAM BAGIAN TIMUR PRIORITASKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN

 

Taruy, 15 Mey 2016 
Musyawarah Desa dan Rapat Bersama Seluruh Masyarakat tentang usulan PROGRAM Implementasi Dana ADD tahun 2016 di Negeri Administratif Taruy, akhirnya sepakat untuk Anggaran ADD thn ini seluruhnya dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat melalui sektor kelautan (NELAYAN).
Memperhatikan saran dan pendapat yang berkembang dalam RAPAT dan Musyawarah Desa bersama masyarakat tersebut menawarkan usulan program yang juga dipandang cukup penting berdasarkan potensi yang dimiliki wilayah setempat. Diantaranya masyarakat mengusulkan realisasi dana ADD Thn ini menyasar pada beberapa program yang dianggap sebagai program unggulan yaitu:

• Program Industri Olahan Sagu
• Program Pertanian (penanaman holtikultura)
• Program pembangunan Infrastruktur Fisik (Jalan, Bangunan, dan Jembatan)
• Program Perikanan (penangkapan ikan dasar)

Hasil musyawarah desa bersama seluruh masyarakat melalui pembahasan bersama akhirnya dari empat tawaran program diatas dapat disepakati untuk direalisasikan secara fokus dan bertahap pada setiap tahun anggaran berikut.

Realisasi Dana ADD Thn 2016

Desa Administratif Taruy Kec. Tutuk Tolu

(Rp. 500.000.000,-)

Rancangan Program Kelautan (NELAYAN)

Prioritas Kegaiatan Tangkapan Ikan Dasar

• Dalam pengelolaan dana tersebut atas segala pertimbangan pemerintahan, hukum, dan sosial, maka aparatur desa melalui RAPAT bersama BPNA desa setempat, atas segala macam peluang dan kelemahan yang dimiliki nya, maka dipandang perlu untuk dibentuk BUMDES yang menjadi payung hukum sekaligus sebagai wadah yang mengakomodasi program tersebut.
• Pengadaan 40 unit mesin ketinting Perahu.
• Fasilitas tangkapan lainnya jaring, kail, nelon, dll.
• Sarana pengawetan ikan fresil, es balok, dll.
• Mengusahakan pasar bagi masyarakat nelayan.
• Dana utk beli hasil tangkapan dan distribusinya.

Rancangan belanja tersebut di atas dibelanjakan dari dana ADD Tahun 2016 Desa Administratif Taruy khususnya, kurang lebih (Rp. 500.000.000.-) itu.

Peluang Program  

Jika kegiatan dapat direalisasikan maka diakhir tahun ini pula melalaui dugaan sementara bahwa aparatur desa mampu memberikan stimulasi dan intensif secara berkala kepada masyarakat. Mengapa demikian karena mudahnya mengamati asumsi pasar lokal tentang permintaan dan penawaran hasil tangkapan nelayan saat ini.

Kendala Program.

Kemampuan belanja desa hanya membebankan pada Dana ADD tanpa ada sumber dana desa lainnya, menjadi kendala pada aspek pemerataan pendistribusian fasilitas tangkapan kepada seluruh masyarakat nelayan.

Akhir nya aparatur desa dlm implementasi program yg ada untuk menawarkan usulan lainnya sebagai alternatif utk menjawab kekurangan tersebut. Sehingga rapat aparatur desa mengambil opsi lainnya  yaitu:

1. Mengupayakan agar Menggandeng Investor utk mendorong kesinambungan program kelautan bagi masyarakat.

2. Desa perlu mengajukan proposal berupa bantuan ketinting dan bodi perahu sebagai penguatan program.

Aparatur desa melalui program realisasi dana ADD Thn 2016 mempercayakan kepada BUMDES untuk mengelola kegiatan ini berbasis manajemen modern yakni:

- mengatur mekanisme pasar yang baik kepada nelayan desa.

- menyusun AD ART BUMDES dan  menyusun rencana kerja.

- menyusun pelaporan keuangan dan sebagainya secara kapabel, transparan, secara periodik.

Oleh : Abdulah Kelderak.

Program 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati SBT Terpilih

Program 100 Hari Kerja Mendapat Sorotan Masyarakat

Bupati Seram Bagian Timur Abd. Mukti Keliobas, Usai menyampaikan Apel Perdana di Halaman Kantor Bupati, diketemui salah satu awak media RRI Cabang Bula, M. Yasin Kelderak setelah melalui wawancaranya tentang program 100 Hari Kerja Pemerintahan Baru  Kedua Pemimpin Abd. Mukti Keliobas - Fachri Husni Alkatiri yang berhasil meraih suara terbanyak di Pilkada SBT itu, dari hasil wawancara tersebut Bupati Abd. Mukti Keliobas, menjelaskan langkah awal pemerintahan difokuskan pada upaya penataan Birokrasi. Dalam wawancara tersebut Bupati Juga menyebutkan salah satu program prioritas di awal pemerintahannya adalah Melaksanakan percepatan pembangunana infrastruktur Kota Kabupaten Hunimua, sesuai  Amanat UU Tahun 2004 Tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur yang mengamanatkan Hunimua sebagai Pusat Ibukota Kab. Seram Bagian Timur.

Sementara itu menurut Fandi Urista, salah satu tokoh pemuda SBT asal Kec.Pulau Gorom mengemukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat untuk mendorong program awal pemerintahan terpilih Bupati dan Wakil Bupati adalah satu keharusan bagi semua komponen yang ada di Kabupaten Seram Bagian Timur. Ditambahkan juga oleh M.Saleh Rumatumia Salah satu pemuda Asal Kec. Tutuk Tolu, juga menyebutkan dirinya secara pribadi mengecam semua pihak yang mencoba menghalangi terobosan Bupati dan Wakil Bupati dalam membenahi fokus Kinerja 100 hari pemerintahannya yaitu tentang Penataan Birokrasi. 

HMI dan PMII Cabang Seram Bagian Timur Angkat Bicara

Melalui Hasil Komunikasi Lintas Kedua Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda (OKP) tersebut, yang berlangsung di salah satu kedai kopi Saraba, menyatakan sikap masing masing kedua OKP ini dalam waktu dekat akan mengambil langkah organisasi untuk ikut mengawal, menyuarakan, dan mempertegas sejauh mana langkah Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan program 100 hari kerja nya, hal ini kami perlu perlu di ambil sebagai satu bentuk kesadaran kritis dunia kemahasiswaan dan kepemudaan dalam partisipasi pembangunan daerah ini kedepan. Demikian hasil konfirmasi Awak Media kami via telepon dengan ketua umum HMI Cabang SBT Taher Wailissa

Sementara itu menurut Izra selaku Ketua Umum PMII Cabang SBT, dalam kesempatan yang berbeda pula melalui hasil komunikasi via telpon seluler, kami perlu ikut dalam mendorong program 100 Hari kerja pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati, dalam interval waktu yang tersisa ini Kebijakan yang telah diambil belum memberikan gambaran secara konkrit kepada semua publik di Kabupaten Seram Bagian Timur. Dijelaskan Ketum PMII Cabang SBT juga bahwa yang baru terlihat dalam kebijakan saat ini adalah Pelantikan Pejabat Baru Eselon III dan VI di Lingkup Pemerintah Daerah Kab. SBT.

Hasil Rotan Gunung Bati dan Potensi Investasi

Potensi Hasil Rotan di Gunung Bati Menjanjikan Investasi bagi Pengusaha.
Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, melalui dinas terkait perlu menjadikan usaha rotan sebagai suatu strategi dlm menjawab kesenjangan ekonomi di tengah masyarakat dan sulitnya lapangan pekerjaan dirasakan sekarang ini.
Hutan SBT yg begitu luas, ternyata menyimpan banyak potensi rotan di berbagai wilayahnya. Salah satunya adalah di Gunung Bati.

Peluang Investasi Hasil Rotan.
Saat ini tidak hanya Wilayah gunung bati sendiri melainkan beberapa wilayah yg berdampingan seperti kecamatan sekitarnya memiliki potensi rotan. Sebagai fakta di lapangan, tidak ada aktivitas yg bersentuhan langsung dengan kerajinan rotan atau jual beli hasil rotan itu sendiri.
Sebagai bagian dari masyarakat setempat, merasakan saat ini diperlukan adanya kegiatan yg mendorong hasil rotan ini sebagai satu solusi terbaik dlm mendorong produktivitas dan kesejahteraan sekaligus solusi atas mendorong penciptaan lapangan kerja baru di tengah masyarakat.
Tantangan Investasi Hasil Rotan di Gunung Bati.
Akses jalan yg menjangkau sebagian wilayah menjadi kendala bagi masyarakat dan juga para investor yg ingin berinvestasi secara langsung.
Tantangan lain adalah;
1. Permintaan masyarakat royalti
2. Belum tersedianya home industry dan
3.  juga mekanisme harga pasar yg belum dijetahui masyarakat.
Solusinya;
Dibawa Pemerintahan yg terpilih Bpk. Bupati dan Wakil Bupati saat ini, perlu memberikan kemudahan bagi masyarakat dan pengusaha, untuk mengeksploitasi potensi rotan ini. Untuk menjadi tujuan peningkatan taraf kehidupan masyarakat dan tujuan lain yg lebih positif seperti daya saing ekspor daerah.
Paling tidak ada beberapa hal yg perlu diperjuangkan dlm pendekatan ini:
1. Pemda  perlu membuat regulasi yg berlaku dan mengatur tujuan berinvestasi terhadap hasil rotan, utk menjawab tantangan di atas.
2. Diperlukan informasi yg cukup mengatur kegiatan dimaksud.
3. Mengakomodir semua pengusaha lokal dan investor dlm hal kerja sama.

Sebagai akhir dari opini, saya nyatakan informasi di adalah suatu situasi yg benar benar ada di wilayah Kab. SBT, ini tdk hanya sekedar opini dan tulisan semata.
Oleh: Abdulah Kelderak.